‎Jakarta, – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait penempatan anggota di luar institusi. PBHI menilai penempatan anggota Polri di luar institusi tetap sah asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). ‎ ‎Ketua Perhimpunan Bantuan […]

Jakarta, – respondenews.com Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, penugasan personel Polri ke instansi di luar Polri merupakan tindakan yang legal dan sesuai konstitusi. Dia menyebut, aturan yang menjadi dasar kebijakan tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum hingga kini. ‎ ‎Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya […]

Jakarta, – respondonews.com Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri tetap sah secara hukum dan konstitusional. ‎ ‎Menurut Margarito, dasar hukumnya jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 28, yang mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri. […]