Lewat surat terbuka kepada Kapolri, Kapolda Jabar, dan Kapolres Majalengka, ratusan relawan kamtibmas minta dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis demi kesejahteraan keluarga

Majalengka-respondenews.com,17 April 2026* – Forum Komunikasi Pokdar Kamtibmas Resor Majalengka melayangkan surat permohonan terbuka kepada jajaran pimpinan Polri. Inti surat tersebut: meminta agar anggota Pokdar Kamtibmas diprioritaskan menjadi tenaga kerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dikelola institusi Polri di seluruh Indonesia.

Surat yang di Buat Ketua Pokdar Kamtibmas Resor Majalengka, R. Iskandar Martalinda, itu ditujukan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolres Majalengka. Tembusan juga disampaikan kepada Kasat Binmas dan Kasat Intelkam Polres Majalengka.

*Mengabdi Sejak 2005 Tanpa Pamrih*

Dalam suratnya, Pokdar Kamtibmas menegaskan status mereka sebagai mitra Polri yang dibentuk berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. Skep/831/VI/2005. Selama 19 tahun, para anggota mengaku bertugas membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa digaji.

“Saat warga lain tidur, kami ronda. Saat bencana datang, kami hadir. Seragam kami adalah rompi yang dibeli sendiri, gaji kami adalah ucapan terima kasih,” tulis ketua pokdar dalam surat tersebut.

*Realita Anggota: Buruh Serabutan*

Rizal Iskandar martadinata, memaparkan realita ekonomi anggota Pokdar di Majalengka. Mayoritas pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah pekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Profesi mereka beragam, mulai dari kuli bangunan, ojek, hingga petani.

“Kami rela, karena ini pengabdian. Tapi perut anak istri kami tidak bisa diajak rela, Bapak/Ibu,” lanjutnya dalam surat.

*Lihat Peluang di 1.178 Dapur MBG Polri*

Permohonan ini muncul setelah Polri mendapat mandat mengelola 1.178 unit Dapur Makan Bergizi Gratis, program prioritas Presiden. Pokdar Kamtibmas melihat setiap dapur membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari juru masak, petugas packing, distribusi, cleaning service, hingga keamanan.

Atas dasar itu, mereka memohon kebijakan afirmatif dari pimpinan Polri. “Alangkah bijaknya jika Ibu Kapolres, Bapak Kapolda, hingga Bapak Kapolri berkenan memprioritaskan anggota Pokdar Kamtibmas sebagai tenaga kerja di dapur-dapur MBG yang dikelola institusi Polri, baik di tingkat Polres maupun Polsek,” bunyi petikan surat.

*Empat Alasan Pokdar Layak Diprioritaskan*

Dalam surat terbuka tersebut, Pokdar Kamtibmas Majalengka mengajukan empat alasan utama:

1. *Sudah Terverifikasi*: Seluruh anggota memiliki SK, KTA, dan data tercatat di Satuan Binmas. Rekam jejak dijamin bersih karena dibina langsung oleh Polri.

2. *Teruji Loyalitas*: Sudah 19 tahun mengabdi tanpa dibayar. “Apalagi jika dibayar, nyawa pun kami pertaruhkan untuk menjaga nama baik dapur Polri,” tegas Ketua POKDAR Majalengka Rizal Iskandar martadinata

3. *Butuh Pekerjaan, Bukan Belas Kasihan*: “Kami tidak minta dikasihani. Kami minta dipekerjakan. Keringat kami halal untuk menghidupi keluarga.”

4. *Menguatkan Konsep Presisi*: Jika anggota Pokdar diberdayakan, maka uang negara berputar ke mitra sendiri. Dampaknya, kamtibmas kuat, ekonomi anggota kuat, dan dapur MBG kuat.

*“Satu Dapur Serap 10 Anggota, 100 Dapur Hidupkan 1.000 Keluarga”*

Ketua POKDAR KAMTIBMAS bhayangkara menghitung, jika satu dapur MBG menyerap 10 anggota Pokdar, maka 100 dapur di Jawa Barat saja sudah bisa menghidupi 1.000 keluarga. “Mereka tidak lagi jadi beban sosial, tapi jadi bagian solusi,” tulisnya.

Ia menutup surat dengan penegasan bahwa Pokdar siap dites, diseleksi, dan dilatih asal diberi kesempatan. “Karena mitra sejati bukan hanya diajak jaga malam, tapi juga diajak sejahtera bersama.”

*Menunggu Jawaban Pimpinan*

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polres Majalengka, Polda Jabar, maupun Mabes Polri terkait surat terbuka tersebut.

Program Dapur MBG sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah. Pelibatan Polri dalam pengelolaan dapur bertujuan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Jika permohonan Pokdar Kamtibmas ini dikabulkan, maka ini akan menjadi preseden pertama pelibatan relawan kamtibmas secara masif dalam program sosial pemerintah yang dikelola Polri.

Barkah